Ratusan buruh melakukan aksi protes di depan Kantor Gubernur Sulsel, Makassar, kemarin. Mereka menuntut penghapusan perekrutan buruh kontrak, upah murah, dan menuntut pelayanan kesehatan bagi seluruh buruh.
MAKASSAR– Mogok nasional ratusan ribu buruh berlangsung di hampir seluruh kota di Tanah Air, kemarin. Mereka tergabuang dalam berbagai organisasi perburuhan dengan tuntutan yang sama, yakni penghapusan sistem tenaga kerja outsourcing, menolak upah murah, dan menuntut pelayanan kesehatan.
Di Makassar,aksi buruh dikoordinir DPD Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Sulsel dan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Sulsel dengan memobilisasi ratusan buruh dari berbagai perusahaan. Titik aksi mengambil tempat di depan Kantor Gubernur Sulsel, Gedung DPRD Sulsel, dan flyover Makassar. Massa tampak memaksakan diri masuk ke halaman Kantor Gubernur Sulsel untuk bertemu Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo tetapi dia tidak berada di tempat.
Saat itu,Syahrul berada di rumah jabatannya, Jalan Sudirman. Massa kemudian mendorong pintu gerbang kantor Pemprov Sulsel. Mereka juga menutup dua ruas protokol Urip Sumoharjo sekitar 20 menit sehingga terjadi kemacetan panjang. Setelah diberitahu bahwa Gubernur tidak ada di tempat, buruh kemudian berorasi dan hanya diterima Kepala Biro Pemerintahan Umum Pemprov Sulsel Andi Hasbi Nur.
“Beginilah nasib kaum buruh dan rakyat saat ingin menyampaikan aspirasi langsung ke pimpinan malah yang didorong hanya bawahan,tetapi kalau masalah proyek dan berbau uang langsung ditanggapi serius. Orang miskin dan buruh dilarang sejahtera,” kata Samsuddin, pegawai outsoursing PLN Takalar, saat berunjuk rasa di Kantor Gubernur Sulsel, kemarin. “Sebagai kaum buruh,kami meminta kepada pemerintah untuk menghapus sistem outsourcingkarena tidak berpihak pada buruh,” kata Ketua KSBSSI Sulsel Andi Mallanti saat berorasi di depan kantor Gubernur. Tidak puas di Kantor Gubernur, demonstran bergeser ke kantor DPRD Sulsel dan diterima beberapa anggota Dewan dengan tuntutan sama.
Sebagian nuruh juga berkonsentrasi di jembatan flyover Makassar. Para buruh yang berunjuk rasa itu menolak sistem tenaga kerja outsourcing berdasarkan Undang-Undang (UU) No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ketua DPD KSPI Sulsel Mansyur Thaba mengungkapkan, pemerintah harus memperhatikan kesejahteraan para buruh.“Indonesia telah merdeka selama 67 tahun,tapi para buruh belum bisa merasakan kesejahteraan,malah semakin menderita dengan adanya Outsourcing,”kata Mansyur.
Syahrul: Outsourcing Urusan Jakarta
Kepada wartawan, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo menanggapi tuntutan aksi unjuk rasa ratusan buruh yang meminta penghapusan sistem kerja outsourcing di Makassar, kemarin.Syahrul mengatakan, tuntutan para buruh tersebut bukan pada tingkat kewenangannya. Dia lebih memilih menyerahkan keputusan penghapusan outsourcing kepada pemerintah pusat.
“Outsourcing itu urusan di Jakarta.Saya di sini hanya menjaga agar pengusaha dan buruh bisa jalan bersama,” katanya di Rujab Gubernur Sulsel,kemarin. Tak dipungkiri, ribuan buruh di Sulsel masih terikat sebagai tenaga kerja di sejumlah perusahaan. Namun, dia mengaku telah menekankan kepada pengusaha agar tidak memberlakukan buruh secara semena-mena. Hal tersebut merupakan komitmen para pengusaha di Sulsel untuk tetap berlaku manuasiawi kepada para buruh yang bekerja di perusahaannya.
“Saya minta semua pihak mau melihat kepentingan bersama. Tak bisa perusahaan jalan tanpa buruh, tapi buruh juga harus bisa menjaga agar perusahaannya bisa eksis,”katanya. Apalagi, kata Syahrul, selama ini komunikasi tripartit antara pemerintah, pengusaha, serta buruh di Sulsel berjalan baik. Begitu pun dengan hasil penjabaran kesepakatan di lapangan.
Hindari Demonstran
Sementara itu,seluruh agenda kerja Syahrul yang sebelumnya dijadwalkan di Kantor Gubernur Sulsel kemarin,secara tiba-tiba dipindahkan ke Rujab Gubernur Sulsel Jalan Jenderal Sudirman.Hal tersebut dikarenakan sejak pagi hingga siang kemarin, kantor gubernur menjadi sasaran aksi unjuk rasa para buruh yang meminta dihapuskannya sitem tenaga kerja sistem kontrak.
Beberapa agenda pertemuan yang dipindahkan ke rujab gubernur tersebut,di antaranya pertemuannya dengan Panitia BNI Gelegar Expo 2012,Panitia Superter Hasanuddin Cup,serta menerima Bupati Wajo Burhanuddin Unru. ● agus nyomba/wahyudi
0 komentar:
Posting Komentar